Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi saat mengikuti Rapat Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024). Foto: Azka/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyampaikan aspirasi dari Organisasi Penyuluh Nusantara yang beberapa waktu lalu melakukan audiensi dengannya di Fraksi NasDem. Para penyuluh tersebut mengeluhkan terkait tidak adanya formasi pada rekrutmen PPPK.

Diketahui, Organisasi Penyuluh Nusantara merupakan wadah organisasi para penyuluh Keluarga Berencana (KB) yang berkaitan dengan lembaga Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

“Beberapa waktu lalu kami menerima audiensi dari Organisasi Penyuluh Nusantara. Mereka membawa aspirasi tentang rekrutmen PPPK yang tahun ini dibuka, (tapi) tidak ada formasi tentang PPPK. Padahal tahun lalu formasi PPPK masih ada,” tuturnya dalam Rapat Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Saat ini, sejumlah kementerian dan lembaga negara sudah tidak membuka rekrutmen tenaga honorer untuk menjadi PPPK. Peraturan ini tertuang di UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN. Para penyuluh gelisah karena terancam harus keluar. Sehingga Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut berharap kegelisahan para penyuluh ini menjadi perhatian serius.

“Karena sebagai informasi organisasi Penyuluh Nusantara ini menaungi belasan ribu Penyuluh BKKBN di seluruh Indonesia,” ungkap Legislator dapil Jawa Timur VI itu. (gal/rdn)